Selamat Datang, Setiap Kita Adalah Potensi...Mari Turut Serta Berkontribusi Membangun Desa Dengan Niat Tulus Untuk Kebaikan Bersama.

 

Pemerintahan Desa

Administrator 07 November 2014 09:53:54 WIB

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

 

Pasal 25

 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

 

Pasal 26

 

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

  1. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a.   mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b.    rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c.   menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d.   mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.   memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b.   meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c.   memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d.   menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e.   melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f.    melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g.   menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h.   menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i.    mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j.    melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k.   menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l.    mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n.   memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o.   mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan 10 / 71

p.   memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

 

Pasal 27

 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada

Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada

Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

 

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan

Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

 

Pasal 29

 

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan

tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kaur Umum dan Perencanaan Kaur Keuangan Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan Kadus Kranggan Kadus Seneng 1 Kadus Seneng 2 Kadus Sekaran Kadus Saragan Staf Staf Staf

Tautan Terkait

Link

Lokasi Banyurojo

tampilkan dalam peta lebih besar