Desa Banyurojo

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BPD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggarakan musyawarah Desa;

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan

tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.