Desa Banyurojo

DESA BANYUROJO - Desa haruslah tanggap dan mengerti bahwasa posisinya begitu signifikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pemerintah dengan serius berupaya agar Desa dan masyarakatnya berdaya, maju dan unggul, dimana nantinya dapat bersaing di kancah internasional.
Bukan impian semata juga ngoyo woro. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah strategi untuk mengembangkan dan memajukan desa, desa diharapkan menjadi halaman depan Indonesia sehingga pembangunannya harus lebih diperhatikan. 

Disampaikan oleh Taufik Madjid selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat

“Pembangunan itu harus dari bawah dan Presiden Jokowi memulainya dari Timur. Lahirnya UU 6 tahun 2014 tentang Desa menginisiasi lahirnya dana desa. Itu digunakan untuk pembangunan di desa-desa,” ujarnya. (kemendes.go.id)

Perlu untuk diketahui, memasuki tahun ketiga (2017) Pemerintah telah mengalokasikan Rp 60 triliun dari APBN untuk 74.910 Desa tahun ini, dimana rata-rata setiap desa akan mendapatkan Rp. 800 juta.

Dengan dana tersebut Desa Banyurojo haruslah mampu mengelola apa yang telah di upayakan pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pembangunan haruslah diperhatikan lebih serius tak sekedar program tahunan yang pengelolaannya asal jadi atau warga sekitar biasa menyebut "sakpenak'e wudele dewe".

Memahami potensi dan lokasi, pastinya pembangunan Desa Banyurojo tak hanya mengandalkan Dana Desa. Selain program pemerintah seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), bansos, juga bunga deposito 1,5 miliar yang dimiliki, Desa Banyurojo haruslah mampu mengoptimalkan pemasukan sektor pajak dari perusahaan di sekitar, CSR (Corporate Social Responsibility), dan akses pihak ketiga terutama dari Pemerintah Kabupaten Magelang agar pembangunan dapat terealisasi lebih cepat.

Pembangunan Desa Banyurojo harus diperhatikan, karena desa halaman depan negara.

-----

© SID Banyurojo 2017